TITIK NOL MASYARAKAT JAWA KABAWETAN

Sejarah seringkali dikaitkan dengan penjajahan bangsa luar dan perjuangan rakyat. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat berpikir bahwa kedatangan bangsa luar memberi ruang berkembangnya peradaban manusia di suatu daerah yang disinggahi di Indonesia. Namun, sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa pulau Sumatra mengalami eksploitasi besar-besaran terutama dalam pengembangan perkebunan. Pembukaan hutan-hutan, penanaman tanaman komoditi, mengalirnya investasi dalam jumlah besar ke wilayah ini, dan pencarian tenaga kerja dari luar untuk mendukung eksploitasi perkebunan yang berakibat Sumatra menjadi wilayah penting.

Sebagian peninggalan bangsa penjajah tetap menjadi sarana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia seperti perkebunan dan pertambangan. Kita tidak bisa mengelak bahwa kenyataanya hingga saat ini masyarakat Indonesia  bertahan hidup dengan mewarisi sebagian besar apa yang ditinggalkan oleh bangsa luar seperti Belanda. Sebut saja perkebunan teh yang berada di Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Selain itu, peninggalan Belanda yang paling istimewa lainnya di Kabupaten Kepahiang ialah keanekaragaman kulturalnya. Belanda berperan penting terhadap penyebaran suku yang tersebar seantero Kepahiang. Sehingga Kepahiang dikenal sebagai kota multikultural yang didalamnya lebih dominan suku pendatang yang meliputi suku Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Batak, Serawai, Lembak dan Rejang sendiri yang merupakan suku asli daerah Kepahiang. Jika ditelisik lebih jauh, setiap suku pendatang di daerah Kepahiang memiliki keunikan sejarah tersendiri yang akhirnya memilih untuk menetap di Kepahiang.

Menurut Lindayani dalam sebuah tesisnya, pada tahun 1908 Kabawetan menjadi daerah pusat kolonisasi  alternatif tahap pertama di Bengkulu dengan mendatangkan orang Jawa dan Sunda. Kabawetan dinilai memiliki tanah yang subur untuk dijadikan lahan perkebunan. Awalnya, lahan dibuka untuk perkebunan kopi oleh Belanda. Pembukaan lahan perkebunan kopi tersebut membentang luas dari perbatasan Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang tepatnya daerah Bengko, Merigi, Suro Muncar, Kelobak, Proyek (Babakan Bogor), Barat Wetan hingga pegunungan weskust. Setelah perkebunan kopi, Belanda juga membuka perkebunan teh.  Perkebunan teh yang dibuka oleh belanda ini dinilai sangat sesuai dengan kondisi alam, mengingat letak geografisnya di ketinggian 1000m di atas permukaan laut.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan dan membuka lahan pertanian, orang Jawa dan Sunda sengaja didatangkan dengan alasan bahwa orang jawa merupakan tipe pekerja-pekerja yang rajin dan tahan bekerja serta memiliki keterampilan dalam bidang pertanian yang cukup tinggi sehingga mereka mudah menyesuaikan diri bekerja di perkebunan. Suku Sunda lebih dulu didatangkan ke daerah Kepahiang ketimbang suku Jawa dalam rentang tahun 1908 hingga tahun 1919. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan hasil kesepakatan para kontrolir pada suku asli yang mendiami daerah rejang untuk membuka daerah kolonisasi. Pembukaan lahan pertanian serta peternakan ( beternak ikan mas) menjadi alasan suku Sunda didatangkan untuk membantu suku Rejang mengembangkan Program Peningkatan Pendapatan Penduduk Rejang. Program ini diawali dengan pengenalan bibit padi dan bibit ikan emas. Bersamaan dengan itu, ada beberapa kelompok orang-orang Jawa yang telah didatangkan namun, masih dalam masa percobaan. Sedangkan Suku Jawa baru didatangkan secara resmi mulai tahun 1930 sampai tahun 1940 sebagai kuli kontrak perkebunan di Kabawetan.

Setelah Perkebunan teh berjalan, perkebunan kopi akhirnya dijadikan sebagai penunjang bahan bakar pengolahan teh. Orang-orang Jawa yang didatangkan khusus untuk menjadi kuli kontrak diberikan tempat tinggal, gaji, bahan makanan serta bantuan kesehatan lainya. Setelah kontrak habis, sebagian orang jawa tersebut kembali ke tempat asalnya. Beberapa dari mereka ada juga yang memutuskan untuk tetap tinggal di Kabawetan tanpa bantuan dari pemerintah. Banyak faktor yang membuat kuli kontrak tetap tinggal di Kabawetan, seperti pernikahan dengan warga asli rejang dan banyaknya kuli kontrak yang masih memiliki tanggungan hutang pada perusahaan. Mereka bertahan hidup dengan mengolah lahan pertanian hingga terjadi kemelut politik tahun 1942-1950 hingga akhirnya perkebunan teh yang berada di Kabawetan jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.

Nasib bekas kuli kontrak yang bekerja di perkebunan Kabawetan berbeda dengan kuli yang bekerja di daerah Rejang Lebong lainya. Pasca Kemerdekaan, kuli kontrak menempati lahan bekas perusahaan dengan membayar ganti rugi yang murah karena perusahaan perkebunan tidak dioperasikan pada masa bangsa Jepang yang menduduki wilayah Indonesia. Karena hal itulah, bekas kuli kontrak perkebunan Kabawetan akhirnya mengalami sengketa tanah saat lahan perkebunan diambil alih kembali oleh pemerintah Indonesia dan mulai dioperasikan. Sedangkan dilahan perkebunan teh tersebut telah berdiri beberapa desa seperti Air Sempiang, Lambao, Barat Wetan, Tangsi baru, dan Tangsi Duren.

Sebelum perkebunan dapat berfungsi dengan baik, pada pertengahan Agustus tahun 1957 meletus peristiwa PRRI. Saat itu, pendukung gerakan PRRI yang dipimpin oleh Mayor Nawawi dari Sumatra Barat melakukan desersi ke Bengkulu. Pada saat itulah areal perkebunan teh dirusak dan sebagian pabrik teh di Kabawetan terbakar. Setelah peristiwa tersebut semua aktivitas perkebunan dihentikan. Dalam masa vakum, lahan perkebunan dijadikan kebun dan sawah oleh penduduk setempat dengan status hak pakai yang artinya penduduk hanya memiliki hak untuk menggunakan lahan,  namun tidak dapat memilikinya ataupun menjualnya.

Pada tahun 1986 mantan Gubernur Bengkulu Abdul Chalik (Gubernur Bengkulu 1974-1979) berencana kembali membuka lahan perkebunan di Kabawetan yang awalnya seluas 1.900 ha yang terdiri dari dataran perbukitan. Akhirnya ditetapkan tanah seluas 1.000 ha untuk diserahkan ke PT. Sarana Mandiri Mukti sebagai lahan perkebunan teh yang kurang lebih 250 ha didalamnya terdapat lahan milik empat desa yakni Desa Air Sempiang, Tangsi Baru, Tangsi Duren, dan Desa Barat Wetan, pekuburan umum, jurang, sungai, dan jalan sehingga pemerintah harus memberikan ganti rugi untuk tanaman penduduk.

Pada masa peralihan, ketegangan antara penduduk dan perusahaan tetap terus terjadi karena ganti rugi yang di dapatkan penduduk masih terlalu kecil. Akhirnya pertengahan tahun 1989 warga mulai berpindah tempat ke daerah batas-batas desa.

Sejak tahun 1990 Kabawetan memiliki dua perusahaan perkebunan teh yang terdiri dari PT. Trisula yang dimiliki oleh pengusaha Taiwan dan PT. Sarana Mandiri Mukti milik pemerintah Bengkulu. Kedua perusahaan ini lebih suka mempekerjakan orang Jawa dibandingkan pekerja orang rejang dengan alasan orang Jawa dan orang Sunda lebih tekun bekerja. Perusahaan, lebih memilih untuk mempekerjakan warga setempat ketimbang mendatangkan kembali orang-orang dari Jawa. Akhirnya, koloni Jawa yang tinggal di Desa Barat Wetan dan Babakan Bogor bekerja di PT. Trisula, sedangkan koloni Jawa dari desa yang lainya bekerja di PT. Sarana Mandiri Mukti.

Namun, perjuangan masyarakat Jawa terus berlanjut untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Hal ini terbukti dari usaha Bupati Rejang Lebong periode 1994-1999 Muslihan Diding Sutrisno atau yang lebih dikenal dengan Muslihan DS yang menggagas inclave sertifikat bagi masyarakat Jawa Kabawetan yang dahulu bagian dari Kab. Rejang Lebong. Gagasan tersebut tentu menumbuhkan harapan yang besar bagi masyarakat Jawa yang menginginkan status yang jelas bagi tempat tinggal dan lahan sebagai sumber kehidupan.

Akan tetapi, dalam rentang waktu kurang lebih 18 tahun gagasan tersebut hanya berjalan di tempat. Melihat hal itu, pada tahun 2012 masyarakat Jawa kembali melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan haknya dengan bantuan tokoh masyarakat Kabawetan bersama semua panitia masing-masing desa dengan membentuk kepanitiaan besar. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang juga menyambut dengan baik keinginan masyarakatnya dengan memasukkannya dalam program prona. Menurut Bando Amin, desa tersebut perlu mendapatkan hak miliknya dan menyatakan akan medukung perjuangan inclave sertifikat agar dapat berjalan kembali.

Masyarakat sudah menguasai lahan dengan bentuk perumahan dan lahan pertanian, hal itulah yang menjadi patokan penentuan pembagian sertifikat. Pembagian sertifikat tidak dilakukan dengan membagi rata lahan. Akan tetapi, penentuan sertifikat berdasarkan lahan yang memang sudah dikuasai dan yang sudah menjadi hak milik masyarakat itu sendiri. Total lahan yang dikuasai oleh masyarakat Jawa sebesar 224 ha termasuk kantor camat dan Puskesmas dari jumlah HGU perkebunan sebesar 1000 ha.

Penyerahan Inclave sertifikat oleh Bupati Bando Amin C. Kader.MM (Dok.BE) tahun 2013

Setelah program prona disahkan dan Rapat Pemegang Saham (RPS) berjalan dengan lancar tanpa hambatan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Badan Petanahan Negara (BPN) segera melakukan tahap pengukuran untuk pembuatan sertifikat.  Kemudian  dari 224 ha tersebut dipecah menjadi 1.236 persil atau sertifikat dan dibagikan kepada enam desa pada tanggal 10 November 2013 oleh Bupati Kepahiang Bando Amin C. Kader. MM. Sedangkan enam desa tersebut meliputi Desa Air Sempiang, Sidomakmur, Barat Wetan, Tangsi Baru, Tangsi Duren dan Tugu Rejo. 

Pesta meriah pun digelar sebagai wujud syukur masyarakat Jawa dengan menyelenggarakan wayang semalam suntuk. Hal ini dianggap sebagai kemenangan masyarakat Jawa di Kabawetan dengan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus hidup dalam bayang bayang ketakutan yang selama ini menjadi sebuah ‘momok’.  Inclave sertifikat tentu menjadi sebuah tonggak sejarah tersendiri yang akan terus diwariskan kepada anak cucu mereka. Sebagai pengingat perjuangan, bahwa eks koloni Jawa juga merupakan bagian dari sebuah sejarah Bangsa Indonesia yang patut dicatat dan dibanggakan.

 

Rujukan:

Lindayani, 2007. Bengkulu Pusat Koloni Alternatif, sebuah Tesis  untuk mendapatkan gelar S2 UGM.Yogyakarta.

Wawancara dengan Nurwito ketua panitia inclave sertifikat, Desa Barat Wetan (Kabawetan), tanggal  22 November 2015.